nusakini.com--Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Jambi, jadi sorotan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Kasus di Jambi, disinggung Tjahjo ketika orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu berbicara di acara, " Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017," di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri di Jakarta, Rabu (6/12).   

Menurut Tjahjo, kasus di Jambi, adalah contoh 'main mata' dalam proses perencanaan anggaran. Ia minta, para kepala daerah dan DPRD seluruh Indonesia, menjadikan kasus di Jambi sebagai pelajaran berharga. Ia ingatkan, jangan ada kongkalingkong dalam pembahasan anggaran.

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Eksekutif daerah, jangan suka lobi-lobi hanya demi untuk mendapatkan kesepakatan. Apalagi sampai kemudian tergoda memberi 'imbalan'. Jika praktek main mata dalam pembahasan anggaran terus dilakukan, OTT akan kembali terjadi. Terlebih sekarang KPK sedang gencar 'memelototi' daerah.  

"Kami ingin tekankan perencanaan anggaran jangan ada burgaining yang berkaitan dengan dana dengan DPRD. Ini pengalaman kita di Jambi kemarin," kata Tjahjo.  

Intinya kata Tjahjo jangan ada kongkalingkong. Pemda juga diminta jangan memaksakan program pada DPRD untuk disepakati, yang kemudian disertai dengan imbalan. Kata Tjahjo, praktek seperti itu, mau disembunyikan seperti apa pun, pasti kebongkar. Jadi jangan main-main dengan anggaran rakyat. Jangan dijadikan bancakan, jika tak ingin bermasalah seperti yang terjadi di Jambi.  

"Jambi kan juga kasusnya dengan DPRD. Dan juga sudah diingatkan bahwa perencanaan anggaran sama DPRD tapi jangan memaksakan program pemerintah daerah, program bupati walikota, gubernur dengan iming-iming imbalan. Ini yang pasti kebongkar. Contoh Jambi dan beberapa daerah yang ada," tutur Tjahjo. (p/ab)